Peran Penegakan Hukum Laut Lampung dalam Menanggulangi Illegal Fishing

Peran Penegakan Hukum Laut Lampung dalam Menanggulangi Illegal Fishing

Illegal fishing merupakan masalah serius yang terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. Di Provinsi Lampung, peran penegakan hukum laut sangat penting dalam menanggulangi praktik illegal fishing yang merugikan para nelayan lokal dan mengancam ekosistem laut.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bambang Soelistyo, peran penegakan hukum laut sangat vital dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut di daerah tersebut. “Kami terus meningkatkan patroli laut dan kerjasama dengan instansi terkait untuk memberantas illegal fishing di perairan Lampung,” ujar Bambang.

Selain itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Lampung, Suharto, juga menekankan pentingnya peran penegakan hukum laut dalam menanggulangi illegal fishing. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI AL untuk meningkatkan pengawasan di perairan Lampung guna memberantas praktik illegal fishing,” kata Suharto.

Dalam upaya menanggulangi illegal fishing, penegakan hukum laut Lampung juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Global Fishing Watch. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI), Ahmad Manggi, peran penegakan hukum laut sangat penting dalam menekan praktik illegal fishing di Indonesia. “Kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga internasional merupakan kunci dalam menanggulangi illegal fishing,” ujar Ahmad.

Dengan peran penegakan hukum laut yang semakin diperkuat, diharapkan praktik illegal fishing dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya laut di Provinsi Lampung dapat terjaga dengan baik. Semua pihak diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.