Tantangan dalam Penegakan Peraturan Hukum Laut di Indonesia
Tantangan dalam Penegakan Peraturan Hukum Laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, sayangnya penegakan hukum laut di Indonesia masih sering mengalami kendala.
Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah masalah koordinasi antar lembaga terkait. “Kita memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum laut, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga TNI AL. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antar lembaga ini,” ujar Arifsyah.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga laut juga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan hukum laut, seperti pembuangan sampah sembarangan di laut atau penangkapan ikan secara ilegal.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, penegakan hukum laut di Indonesia juga seringkali terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana yang memadai. “Kita butuh lebih banyak kapal patroli dan personel yang terlatih untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia,” ujar Prof. Hikmahanto.
Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia, diperlukan kerjasama yang solid antara lembaga terkait, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum laut. Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat menjaga keberlanjutan sumber daya lautnya untuk generasi mendatang.